DKI Digugat ke Mahkamah Agung, Ini Perda 20% Lahan Mal Harus Gratis ke UKM

DKI Digugat ke Mahkamah Agung, Ini Perda 20% Lahan Mal Harus Gratis ke UKM

Andi Saputra, Tim
Senin, 16 Des 2019 11:13 WIB
Mal di Jakarta (rifki/detikcom)
Mal di Jakarta (rifki/detikcom)
Jakarta – Pengelola mal kaget dan menjerit dengan Perda DKI Jakarta tentang Perpasaran. Pangkalnya, pengelola mal dipaksa menggratiskan 20 persen lahan tiap mal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Tidak terima dengan Perda tersebut, APPBI manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran ke Mahkamah Agung (MA).

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.