Ketenagakerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker, Pembahasan Rampung

Badan Legislasi DPR tetap memasukkan klaster ketenagakerjaan ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja, meski telah ada 4 fraksi yang menolak.

Ilustrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia –Panitia Kerja (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptkaer) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenegakerjaan disepakati untuk tetap masuk dalam RUU Omnibus Law Ciptaker.

Pembahasan tersebut dinyatakan selesai setelah Panja RUU Omnibus Law RUU Ciptaker menggelar rapat pembahasan selama tiga hari, 25 hingga 27 September.

“Dengan demikian selesailah klaster ketanagakerjaan, dengan beberapa perubahan dan kesepakatan yang kita ambil pada malam hari ini,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Minggu (27/8) sebagaimana dilihat CNNIndonesia.com di akun YouTube, Parlemen Channel, Senin (28/9).

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menerangkan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker akan dilanjutkan ke pembahasan klaster penyiaran. Setelah itu, lanjut dia, akan dilanjutkan dengan pembentukan tim perumus (timus).

“[Klaster] penyiaran lanjut ke timus,” ucapnya.

RUU Cipta Kerja, salah satunya klaster ketenagakerjaan, banyak mendapat sorotan karena diprotes kalangan buruh. Sebanyak empat fraksi di Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR bahkan telah meminta agar klaster ketenagakerjaan didrop dari draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sikap tersebut disampaikan masing-masing perwakilan fraksi usai mendengarkan penjelasan pemerintah sebagai pengusul rancangan regulasi tentang klaster ketenagakerjaan dalam rapat yang berlangsung pada Jumat (25/9) malam.

Fraksi yang meminta klaster ketenagakerjaan didrop itu adalah Demokrat, NasDem, PKS, dan PAN.

Kota Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi Zona Merah Corona

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap ada tambahan lima daerah di Jawa Barat yang masuk zona merah, namun tingkat penularan masih terkendali.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Bandung, CNN Indonesia –Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar mengatakan berdasarkan rapat terbaru gugus tugas jumlah zona merah di Jawa Barat bertambah menjadi lima daerah.

“Minggu ini terjadi perubahan status yang zona merah adalah Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok (Bodebek). Lalu dua lagi Kota dan Kabupaten Cirebon,” ujar Emil, panggilan Ridwan Kamil, dalam konferensi pers virtual, Senin (28/9).

Meski ada peningkatan kasus Covid-19 di Bodebek dan Cirebon, Emil menyatakan angka reproduksi Covid-19 di Jabar masih terkendali.

“Dari angka reproduksi kita masih di kisaran 1,04, menandakan tingkat kecepatan penularan (Covid-19) masih relatif terkendali,” ucapnya.

Terkait dengan rasio pengetesan Polymerase Chain Reaction (PCR) satu persen dari jumlah penduduk berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Emil menuturkan bahwa saat ini ada tujuh daerah yang sudah memenuhi standar tersebut.

Ketujuh daerah tersebut, antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Cirebon.

Emil mengapresiasi tujuh daerah tujuh daerah itu yang jumlah tes PCR sudah melewati batas satu persen dari jumlah penduduk.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jabar saat ini terus mendorong agar kota/kabupaten lainnya dapat mengejar rasio pengetesan PCR.

“Jadi kita sedang melakukan upaya agar 20 kota/kabupaten lainnya yang belum memenuhi target satu persen dari jumlah penduduk untuk meningkatkan kapasitas tes,” jelas Emil.

Emil mengatakan, tes PCR di Jabar secara akumulatif saat ini berada di urutan kedua provinsi terbanyak melakukan pengetesan setelah DKI Jakarta. Jumlahnya, kini mencapai 383 ribu.

Namun, ia mengungkapkan gugus tugas mengalami penurunan tes PCR yang tadinya bisa mencapai 50 ribu tes per minggu. Penurunan terjadi karena jumlah persediaan reagen PCR sedang menurun. Pada minggu ini tinggal lima reagen PCT yang tersisa.

“Sesuai prosedur kita mintakan ke pusat akan turun 250 ribu lagi PCR di mana 50 ribu kita kelola dan 200 ribunya akan digunakan metoda baru yaitu mengajak pihak swasta karena kapasitas total laboratorium kita sudah mentok,” ucapnya.

“Sehingga meningkatkan kapasitas testing harus dengan melibatkan perusahaan swasta yang harga satuan pengetesannya harus sesuai BPKP. Jadi enggak boleh mahal harus dilakukan standarisasi yang dilakukan BPKP,” kata Emil menambahkan.

Sementara, dari sisi keterisian rumah sakit penanganan Covid-19, Emil mengaku saat ini okupansi sudah di angka 56 persen. Angka ini kian mendekati standar WHO di angka 60 persen.

“Dari sisi keterisian rumah sakit juga sudah lampu kuning. Kita sekarang berada keterisian secara umum baik ruang isolasi, IGD dan lain-lain di 56 persen. Jadi standar WHO kurang lebih 60 persen, kita sudah secara umum mendekati dan ini menjadi perhatian kita di minggu ini,” kata Emil.

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

bagi anda yang memiliki laptop tidak terpakai, ingin tukar tambah laptop, laptop anda bermasalah, laptop anda terlalu tua/kuno dan ingin dijual dan anda berada di daerah . anda dapat menghubungi 081932363825 (Call/sms/whatsapp) kami menerima berbagai jenis laptop mulai dari merek acer, lenovo, asus, dell, serta MACBOOK. jadi bagi anda yang berada di daerah kabupaten Bekasi segera hubungi kami sekarang juga di 081932363825

Sejarah bekasi

Penelusuran Poerbatjaraka (seorang ahli bahasa Sansakerta dan bahasa Jawa Kuno), kata “Bekasi” secara filologis berasal dari kata Candrabhaga; Candra berarti bulan (“sasi” dalam bahasa Jawa Kuno) dan Bhaga berarti bagian. Jadi Candrabhaga berarti bagian dari bulan [3]. Pelafalan kata Candrabhaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bhagasasi [3]. Dalam pengucapannya sering disingkat Bhagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bacassie (di Stasiun KA Lemahabang pernah ditemukan plang nama Bacassie).[3] Kata Bacassie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang.[3]

Candrabhaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri sejak abad ke 5 Masehi [3]. Ada 7 (tujuh) prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu (Cilincing, Jakarta), Prasasti CiaruteunPrasasti Muara CiantenPrasasti Kebon KopiPrasasti JambuPrasasti Pasir Awi (ke enam prasasti ini ada di daerah Bogor), dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan (Prasasti Cidangiang).[butuh rujukan]

Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanagara (Prasasti Tugu, berbunyi: ..dahulu kali yang bernama Kali Candrabhaga digali oleh Maharaja Yang Mulia Purnawarman, yang mengalir hingga ke laut, bahkan kali ini mengalir disekeliling istana kerajaan. Kemudian, semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, “Gomati” namanya[butuh rujukan]. Setelah sungai itu mengalir disekitar tanah kediaman Yang Mulia Sang Purnawarman[butuh rujukan]. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 paro petang bulan Phalguna dan diakhiri pada tanggal 13 paro terang bulan Caitra.[butuh rujukan] Jadi, selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak.[butuh rujukan] Untuk itu, diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendharmakan 1000 ekor sapi…).[butuh rujukan] Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabhaga, yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanagara.[butuh rujukan]

Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh (abad 7), kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran, terlihat dari situs sejarah Batu Tulis (di daerah Bogor).[3] Sutarga lebih jauh menjelaskan, bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.[3] Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Padjadjaran, selanjutnya menjelaskan bahwa: “..Pakuan adalah ibu kota Kerajaan Padjadjaran yang baru.[butuh rujukan] Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer.[butuh rujukan] Sebab, jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar yakni sungai Ciliwung dan Cisadane.[butuh rujukan] Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tanggerang dan Mahaten atau Banten Sorasoan…”[butuh rujukan]

Demikianlah, waktu berlalu, kerajaan-demi kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru.[3] Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan (terakhir tercatat dalam sejarah, kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedanglarang, yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram).[3] Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada, misalnya: ditemukannya makam Wangsawidjaja dan Ratu Mayangsari (batu nisan), makam Wijayakusumah serta sumur mandinya yang terdapat di kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantargebang.[butuh rujukan] Dimana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya, menunjukkan bahwa usianya parallel dengan masa Kerajaan Sumedanglarang.[butuh rujukan] Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya (konon katanya, daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar, hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedanglarang.[butuh rujukan]

Masa Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Pada masa ini masuk ke dalam Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi atas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. District Bekasi, pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir, system kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah (kaum partikelir), yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan Kepala Desa atau Demang, yang diangkat oleh Residen dan digaji oleh tuan tanah. Demang ini dibantu oleh seorang Juru Tulis, para Kepala Kampung, seorang amil, seorang pencalang (pegawai politik desa), seorang kebayan (pesuruh desa), dan seorang ulu-ulu (pengatur pengairan).

Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau lands opziener. Potia biasanya keturunan Cina, yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja, serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada ditempat. Disamping itu ada juga Mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktik sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa, sering kali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya, yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk.

Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia, distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap bau’nya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah Sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan, dalam kondisi yang serba sulit, sering kali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perambok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil, karenanya rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, Sang Maling Budiman, Robin Hood’nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis, dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga, yang mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi, terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ke’jawara’an.

Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado, tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913-1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) sampai pemogokkan pembayaran “cuka” (1918).

Masa Pendudukan Jepang[sunting | sunting sumber]

Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat, memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya (buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan:”…suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun, ia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sebagai Ratu Adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan…”

Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan suka cita, yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan semakin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap, selang seminggu pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan, yang semula dibanggakan sebagai “saudara tua”.

Kekejaman tentara Jepang semakin kentara, ketika mengintruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor tangsi polisi, untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung bernama Mahbub, yang ditangkap karena diduga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sebagai shock theraphy agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang ada di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tetapi juga untuk keperluan jangka panjang, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya.

Akibatnya, rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan, keadaan ini makin diperparah dengan adanya “Romusha” (kerja rodi). Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat bushido (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang). Para pemuda dididik melalui kursus atau dengan melalui pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian langsung ditempatkan kedalam organisasi militer Jepang.

Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Masjid Al –Muwahiddin, Bekasi, para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Hingga awal kemerdekaan BPIB memiliki anggota yang banyak, markasnya di rumah Hasan Sjahroni, di daerah pasar Bekasi, banyak anggotanya kemudian bergabung ke-BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH Noer Alie. GPIB banyak memiliki Cabang antara lain, GPIB Pusat Daerah Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB Daerah Ujung Malang (KH Noer Alie), GPIB Daerah Tambun (Angkut Abu Gozali, GPIB Kranji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Cakung (Gusir) berdirinya kabupaten Bekasi. Berdasarkan aturan hukum pada saat itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk suatu pemerintahan tersendiri, setingkat Kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang agar pembentukan tersebut dapat terealisasikan. Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat diantaranya R. Soepardi, KH Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi”, dan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi (17 Januari 1950), yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari pelbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam “Resolusi 17 Januari”, yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, tuntutan itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana Bekasi (R. Harun).

Pasca Kemerdekaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Usulan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”, persetujuan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemerintah Daerah pada saat itu, yaitu UU No.22 Tahun 1948. Selanjutnya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi kabupaten.

Status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari empat kewedanaan, 13 kecamatan dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda), yang kemudian pada tahun 1982 gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Pondok Gede, Bekasi. Mulai tahun 2004, Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Cikarang Pusat, Kota Deltamas dengan tujuan untuk memeratakan pembangunan di daerah timur Bekasi.

Kependudukan[sunting | sunting sumber]

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2004 mencapai 1.950.209 jiwa. Bila dilihat dari rasio penduduk berdasarkan kelamin adalah 1,04 banding 1,00, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 996.150 jiwa dan perempuan 954.054 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk hasil perhitungan sensus tahun 2000 sebesar 4,23 % terdiri dari migrasi 2,33 % dan alamiah 1,90%.[butuh rujukan] Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi bertambah menjadi 2.027.902 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya.Penduduk bekasi mayoritas merupakan pendatang sehingga tak heran jika banyak budaya nya pn telah banyak berakulturasi.[butuh rujukan]

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.002.112 jiwa. Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 3.112.698 jiwa atau naik 120.586 jiwa dari tahun 2013[4]. Penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 1.592.588 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 1.530.110 jiwa pada tahun 2014.Dengan luas wilayah 127.388 hektar, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.451 jiwa pe

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

bagi anda yang memiliki laptop tidak terpakai, ingin tukar tambah laptop, laptop anda bermasalah, laptop anda terlalu tua/kuno dan ingin dijual dan anda berada di daerah . anda dapat menghubungi 081932363825 (Call/sms/whatsapp) kami menerima berbagai jenis laptop mulai dari merek acer, lenovo, asus, dell, serta MACBOOK. jadi bagi anda yang berada di daerah kabupaten Bekasi segera hubungi kami sekarang juga di 081932363825

Sejarah bekasi

Penelusuran Poerbatjaraka (seorang ahli bahasa Sansakerta dan bahasa Jawa Kuno), kata “Bekasi” secara filologis berasal dari kata Candrabhaga; Candra berarti bulan (“sasi” dalam bahasa Jawa Kuno) dan Bhaga berarti bagian. Jadi Candrabhaga berarti bagian dari bulan [3]. Pelafalan kata Candrabhaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bhagasasi [3]. Dalam pengucapannya sering disingkat Bhagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bacassie (di Stasiun KA Lemahabang pernah ditemukan plang nama Bacassie).[3] Kata Bacassie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang.[3]

Candrabhaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri sejak abad ke 5 Masehi [3]. Ada 7 (tujuh) prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu (Cilincing, Jakarta), Prasasti CiaruteunPrasasti Muara CiantenPrasasti Kebon KopiPrasasti JambuPrasasti Pasir Awi (ke enam prasasti ini ada di daerah Bogor), dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan (Prasasti Cidangiang).[butuh rujukan]

Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanagara (Prasasti Tugu, berbunyi: ..dahulu kali yang bernama Kali Candrabhaga digali oleh Maharaja Yang Mulia Purnawarman, yang mengalir hingga ke laut, bahkan kali ini mengalir disekeliling istana kerajaan. Kemudian, semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, “Gomati” namanya[butuh rujukan]. Setelah sungai itu mengalir disekitar tanah kediaman Yang Mulia Sang Purnawarman[butuh rujukan]. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 paro petang bulan Phalguna dan diakhiri pada tanggal 13 paro terang bulan Caitra.[butuh rujukan] Jadi, selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak.[butuh rujukan] Untuk itu, diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendharmakan 1000 ekor sapi…).[butuh rujukan] Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabhaga, yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanagara.[butuh rujukan]

Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh (abad 7), kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran, terlihat dari situs sejarah Batu Tulis (di daerah Bogor).[3] Sutarga lebih jauh menjelaskan, bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.[3] Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Padjadjaran, selanjutnya menjelaskan bahwa: “..Pakuan adalah ibu kota Kerajaan Padjadjaran yang baru.[butuh rujukan] Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer.[butuh rujukan] Sebab, jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar yakni sungai Ciliwung dan Cisadane.[butuh rujukan] Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tanggerang dan Mahaten atau Banten Sorasoan…”[butuh rujukan]

Demikianlah, waktu berlalu, kerajaan-demi kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru.[3] Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan (terakhir tercatat dalam sejarah, kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedanglarang, yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram).[3] Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada, misalnya: ditemukannya makam Wangsawidjaja dan Ratu Mayangsari (batu nisan), makam Wijayakusumah serta sumur mandinya yang terdapat di kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantargebang.[butuh rujukan] Dimana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya, menunjukkan bahwa usianya parallel dengan masa Kerajaan Sumedanglarang.[butuh rujukan] Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya (konon katanya, daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar, hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedanglarang.[butuh rujukan]

Masa Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Pada masa ini masuk ke dalam Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi atas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. District Bekasi, pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir, system kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah (kaum partikelir), yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan Kepala Desa atau Demang, yang diangkat oleh Residen dan digaji oleh tuan tanah. Demang ini dibantu oleh seorang Juru Tulis, para Kepala Kampung, seorang amil, seorang pencalang (pegawai politik desa), seorang kebayan (pesuruh desa), dan seorang ulu-ulu (pengatur pengairan).

Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau lands opziener. Potia biasanya keturunan Cina, yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja, serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada ditempat. Disamping itu ada juga Mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktik sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa, sering kali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya, yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk.

Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia, distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap bau’nya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah Sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan, dalam kondisi yang serba sulit, sering kali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perambok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil, karenanya rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, Sang Maling Budiman, Robin Hood’nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis, dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga, yang mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi, terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ke’jawara’an.

Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado, tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913-1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) sampai pemogokkan pembayaran “cuka” (1918).

Masa Pendudukan Jepang[sunting | sunting sumber]

Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat, memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya (buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan:”…suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun, ia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sebagai Ratu Adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan…”

Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan suka cita, yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan semakin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap, selang seminggu pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan, yang semula dibanggakan sebagai “saudara tua”.

Kekejaman tentara Jepang semakin kentara, ketika mengintruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor tangsi polisi, untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung bernama Mahbub, yang ditangkap karena diduga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sebagai shock theraphy agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang ada di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tetapi juga untuk keperluan jangka panjang, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya.

Akibatnya, rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan, keadaan ini makin diperparah dengan adanya “Romusha” (kerja rodi). Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat bushido (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang). Para pemuda dididik melalui kursus atau dengan melalui pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian langsung ditempatkan kedalam organisasi militer Jepang.

Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Masjid Al –Muwahiddin, Bekasi, para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Hingga awal kemerdekaan BPIB memiliki anggota yang banyak, markasnya di rumah Hasan Sjahroni, di daerah pasar Bekasi, banyak anggotanya kemudian bergabung ke-BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH Noer Alie. GPIB banyak memiliki Cabang antara lain, GPIB Pusat Daerah Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB Daerah Ujung Malang (KH Noer Alie), GPIB Daerah Tambun (Angkut Abu Gozali, GPIB Kranji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Cakung (Gusir) berdirinya kabupaten Bekasi. Berdasarkan aturan hukum pada saat itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk suatu pemerintahan tersendiri, setingkat Kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang agar pembentukan tersebut dapat terealisasikan. Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat diantaranya R. Soepardi, KH Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi”, dan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi (17 Januari 1950), yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari pelbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam “Resolusi 17 Januari”, yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, tuntutan itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana Bekasi (R. Harun).

Pasca Kemerdekaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Usulan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”, persetujuan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemerintah Daerah pada saat itu, yaitu UU No.22 Tahun 1948. Selanjutnya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi kabupaten.

Status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari empat kewedanaan, 13 kecamatan dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda), yang kemudian pada tahun 1982 gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Pondok Gede, Bekasi. Mulai tahun 2004, Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Cikarang Pusat, Kota Deltamas dengan tujuan untuk memeratakan pembangunan di daerah timur Bekasi.

Kependudukan[sunting | sunting sumber]

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2004 mencapai 1.950.209 jiwa. Bila dilihat dari rasio penduduk berdasarkan kelamin adalah 1,04 banding 1,00, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 996.150 jiwa dan perempuan 954.054 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk hasil perhitungan sensus tahun 2000 sebesar 4,23 % terdiri dari migrasi 2,33 % dan alamiah 1,90%.[butuh rujukan] Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi bertambah menjadi 2.027.902 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya.Penduduk bekasi mayoritas merupakan pendatang sehingga tak heran jika banyak budaya nya pn telah banyak berakulturasi.[butuh rujukan]

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.002.112 jiwa. Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 3.112.698 jiwa atau naik 120.586 jiwa dari tahun 2013[4]. Penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 1.592.588 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 1.530.110 jiwa pada tahun 2014.Dengan luas wilayah 127.388 hektar, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.451 jiwa per km2.[4]

Kecamatan dengan penduduk tertinggi ialah Tambun Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 486.041 jiwa atau 16 persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Kecamatan dengan penduduk terendah ialah Bojongmangu dengan jumlah penduduk 25.587 jiwa pada tahun 2014.[4]

Dana Peserta ‘Gagal’ Prakerja Rp672 M Dikembalikan ke Negara

Kemenko Perekonomian telah mengembalikan dana peserta prakerja yang dicabut karena tidak mengikuti pelatihan sebesar Rp672 miliar ke kas negara. Kemenko Perekonomian telah mengembalikan dana peserta prakerja yang dicabut karena tidak mengikuti pelatihan sebesar Rp672 miliar ke kas negara.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).
Jakarta, CNN Indonesia –Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengembalikan dana alokasi peserta kartu prakerja sebesar Rp672 miliar ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dana tersebut berasal dari peserta yang tidak mengikuti sejumlah pelatihan kartu prakerja.

Sebanyak 189.436 orang dicabut kepesertaannya atau setara dengan 3,46 persen dari total penerima Kartu Prakerja gelombang 1-9 yang berjumlah 5.480.918 orang.

“Dari pencabutan kepesertaan ini, sejumlah Rp672,4 miliar telah dikembalikan ke RKUN. Komite Cipta Kerja akan memutuskan berapa dan kapan dana yang kembali ke RKUN ini akan dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta lainnya,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Hermin Esti Setyowati melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/9).


Hermin menyebut pencabutan kepesertaan itu sudah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 11 tahun 2020. Bahwa setiap penerima Kartu Prakerja wajib menggunakan bantuan untuk mengikuti pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak menerima Kartu Prakerja.

Apabila tidak melakukan hal ini, maka kepesertaannya akan dicabut. Pasalnya, program kartu prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia.

Dari program itu, diharapkan masyarakat dapat memiliki sejumlah kreativitas melalui pelatihan yang telah disediakan pemerintah.

Tercatat per 25 September 2020 pukul 09.00 WIB, jumlah pendaftar melalui situs program Kartu Prakerja mencapai 30.044.167 orang atau hampir enam kali lipat dibandingkan dengan kuota penerima 2020.Program kartu prakerja gelombang sepuluh dengan sisa kuota sebesar 116.261 pun secara resmi telah dibuka mulai Sabtu (26/9) pukul 12.00 WIB.

Kemudian, total penerima Kartu Prakerja setelah ditutupnya pendaftaran gelombang 9 pada 21 September telah mencapai 5.480.918 atau 98 persen dari total kuota tahun 2020 yang sebesar 5.597.183 orang.

 

 

Hermin pun menjelaskan bahwa program ini secara resmi mulai menerima pendaftaran pada 11 April 2020 lalu, yang saat ini tercatat telah menyerap 98 persen dari total target penerima Kartu Prakerja tahun 2020.

Dengan demikian, gelombang sepuluh ini merupakan penutup serangkaian program kartu prakerja yang diharapkan dapat menjadi semi bantuan sosial masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Dampak Pajak Digital Netflix Dkk Bagi Konsumen

Jakarta, CNN Indonesia —

Netflix menaikkan biaya berlangganan per 3 September 2020 lalu. Kenaikan biaya langganan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak kepada layanan digital per 1 Agustus 2020.

Lantas, pajak apa yang dikenakan ke Netflix?

Demi Iklan, Facebook dan YouTube Terima Audit ‘Hate Speech’

Facebook, YouTube, dan Twitter mengizinkan pihak luar mengaudit penanganan konten ujaran kebencian setelah sejumlah pengiklan memboikot platform itu.
Facebook, YouTube, dan Twitter mengizinkan pihak luar mengaudit cara mereka menangani konten ujaran kebencian setelah sejumlah pengiklan memboikot platform.(AFP/Olivier Doulery).

 

 

Jakarta, CNN Indonesia —Facebook, YouTube, dan Twitter mengizinkan pihak luar mengaudit cara mereka menangani konten berbahaya seperti ujaran kebencian setelah sejumlah pengiklan memboikot platform mereka.

Dikutip dari CNN Business, Federasi Pengiklan Dunia (The World Federation of Advertisers/WFA) mengumumkan kesepakatan dengan platform yang akan mengadopsi standar pelaporan konten berbahaya.

Perjanjian tersebut mengharuskan platform media sosial menjalani audit independen tentang bagaimana mereka mengkategorikan, melaporkan, dan menghapus konten berbahaya. Tujuannya adalah untuk melakukan tinjauan pada akhir tahun.

Platform juga akan diminta untuk mengembangkan sistem yang memberi pengiklan kontrol lebih besar atas jenis konten yang muncul di samping merek mereka.

“Sebagai penyandang dana ekosistem online, pengiklan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan positif dan kami senang telah mencapai kesepakatan dengan platform tentang rencana aksi dan jadwal,” kata CEO WFA Stephan Loerke dalam sebuah pernyataan, Kamis (24/9).

Pengiklan telah mengeluh selama bertahun-tahun tentang iklan mereka yang muncul di samping konten rasis atau kekerasan di media sosial. YouTube menghadapi aksi mogok dari para pengiklan.

Kekhawatiran semakin meningkat setelah pembunuhan George Floyd. Bulan lalu, belasan perusahaan terbesar dunia memboikot Facebook karena gagal mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Unilever dan Mars yang sempat memboikot Facebook mengatakan bahwa perjanjian tersebut menandai kemajuan signifikan dalam membuat media sosial lebih aman.

Seperti yang diketahui, sejumlah merek papan atas seperti Adidas, HP, Ford, Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda dan lain-lain memboikot Facebook pada akhir Juni lalu.

Meski korporasi besar telah menjatuhkan harga saham Facebook dan mendorong manajemen untuk melakukan audit dan perbaikan, masih banyak yang dibutuhkan untuk menghentikan raksasa iklan digital tersebut.

 

 

Selama ini, Facebook menghasilkan US$69,7 miliar atau sekitar Rp975,8 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS) dari iklan pada 2019, atau lebih dari 98 persen dari total pendapatan tahun ini. Tapi sebagian besar pemasukan iklan itu tidak datang dari perusahaan seperti Starbucks dan Coca Cola melainkan bisnis skala kecil dan menengah (UKM).

Menurut data dari firma riset pemasaran Pathmatics, Facebook memiliki 8 juta pengiklan di awal tahun ini. Dari jumlah tersebut, 100 merek papan atas dengan belanja iklan tertinggi hanya berkontribusi US$4,2 miliar terhadap pendapatan iklan Facebook tahun lalu atau hanya sekitar 6 persen dari pendapatan iklan platform.

Terakhir kali Facebook membagikan data itu sendiri pada bulan April 2019, ketika COO Sheryl Sandberg mengatakan 100 pengiklan teratas mewakili “kurang dari 20 persen” dari total pendapatan iklan.

Nicole Perrin, seorang analis di eMarketer mengatakan sebagian besar klien pengiklan Facebook adalah usaha kecil. “Mereka jelas sangat bergantung pada ekor panjang pengiklan bisnis kecil,” katanya.

Bahkan, saat Facebook menghadapi boikot pengiklan terbesar dalam sejarahnya, banyaknya pengiklan di platformnya dapat melindungi perusahaan dari kejatuhan finansial terlalu banyak.

Pendapatan yang dihasilkannya dari iklan tersebut tumbuh seiring dengan basis dan jangkauan pengguna Facebook. Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan riset eMarketer, pada 2009 pendapatan iklan Facebook sepanjang tahun sekitar US$761 juta.

Platform iklan Facebook memungkinkan mereka untuk membidik calon konsumen secara spesifik berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, dan lainnya.

Peta permainan pun berubah, terutama untuk bisnis kecil tanpa kantong tebal yang ingin memiliki kemampuan iklan sama dengan perusahaan besar yang memasang iklan di TV. Facebook secara efektif menempatkan diri menjadi setengah dari duopoli iklan digital, dengan saingan utamanya Google.

Menurut data eMarketer, kedua perusahaan bersama-sama menyumbang lebih dari setengah dari semua pengeluaran iklan digital dan hampir 30 persen dari total pengeluaran iklan media di Amerika Serikat tahun lalu.

 

(age/bir)

Harga Emas 24 September, Turun ke Rp1,002 Juta per Gram

Harga emas Antam turun Rp5.000 per gram menjadi Rp1,002 juta pada perdagangan Kamis (24/9), karena sentimen penguatan dolar AS.

Harga emas Antam turun Rp5.000 per gram menjadi Rp1,002 c pada perdagangan Kamis (24/9), karena sentimen penguatan dolar AS. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia –Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,002 juta per gram pada Kamis (24/9). Harga emas turun Rp5.000 dari Rp1,007 juta per gram pada hari sebelumnya.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp531 ribu, 2 gram Rp1,94 juta, 3 gram Rp2,89 juta, 5 gram Rp4,79 juta, 10 gram Rp9,51 juta, 25 gram Rp23,66 juta, dan 50 gram Rp47,24 juta.

Kemudian, harga emas berukuran 100 gram senilai Rp94,41 juta, 250 gram Rp235,76 juta, 500 gram Rp471,32 juta, dan 1 kilogram Rp942,6 juta.


Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pembeli yang tidak menyertakan NPWP memperoleh potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX berada di posisi US$1.864,9 per troy ons atau turun 0,19 persen. Sebaliknya, harga emas di perdagangan spot menguat 0,07 persen ke US$1.864,61 per troy ons pada pagi ini.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra meramalkan harga emas kembali loyo di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Pasar masih menunggu kepastian terkait stimulus fiskal kedua dari AS di tengah pandemi virus corona.

“Harga emas masih dalam tekanan hari ini dengan sentimen penguatan dolar AS,” ungkap Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Ariston menyatakan tak ada hal baru dari pernyataan Gubernur The Fed tadi malam. Namun, bank sentral AS akan kembali memberikan pernyataan malam ini bersama Kementerian Keuangan AS.

“Pasar menunggu kabar stimulus fiskal AS yang masih dalam negosiasi di parlemen. Stimulus ini bisa memberikan sentimen positif bagi pasar,” pungkas Ariston.

6 Bulan Corona, Relawan Nilai Pemerintah Belum Transparan

Relawan menilai zona hijau yang diumumkan oleh pemerintah dan memberikan rasa nyaman untuk publik didasarkan dari cakupan tes yang tak sesuai standar.

Relawan menilai zona hijau yang diumumkan oleh pemerintah dan memberikan rasa nyaman untuk publik didasarkan dari cakupan tes yang tak sesuai standar. (ANTARA/RENO ESNIR)

Jakarta, CNN Indonesia –Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menilai sejumlah masalah masih menghambat penanganan pandemi virus corona yang telah berlangsung enam bulan sejak Maret lalu, di antaranya masalah transparansi data.

Salah satu hal yang dianggap masih belum transparan menurut LaporCovid-19 adalah terkait jumlah tes berbasis PCR atau tes swab di tiap kabupaten/kota untuk pembagian zonasi.

Mereka menilai zona hijau yang dianggap memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dibuat berdasarkan jumlah dan cakupan tes yang belum sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Kriteria Zona Hijau atau Zona Tidak Terdampak, tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, perlu dievaluasi karena dapat memberikan rasa nyaman ‘semu’ dan menurunkan kewaspadaan masyarakat,” lanjutnya.

Irma menyebut pemerintah “hendaknya memastikan suatu wilayah tidak terdampak Covid-19 dengan membuktikan bahwa penelusuran kontak dan pelaksanaan tes PCR sesuai dengan rekomendasi WHO.”

Selain itu, mereka juga meminta “jangkauan test harus diperluas, termasuk memeriksa orang tanpa gejala, sehingga sirkulasi penularan bisa diputus.”

Dalam data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, angka kematian yang dilaporkan pemerintah belum mengacu pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan data mereka menunjukkan kematian akibat atau terkait Covid-19 empat kali lipat lebih banyak dari jumlah yang dilaporkan pemerintah.

“Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 sejak bulan Mei dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2,5-4,2 kali lipat,” kata Irma.

Sementara itu, laporan resmi yang dirilis Pemerintah Indonesia per Sabtu (5/9) tercatat 7.940 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Petugas kesehatan menunjukkan plastik hasil tes sebelum melakukan tes usap kepada guru di Puskesmas Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (25/8/2020). Sebanyak 1.000 orang guru di Cimahi melakukan tes usap yang digelar hingga 6 September 2020 sebagai salah satu persyaratan sekolah dapat menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

Salah satu hal yang dianggap masih belum transparan menurut LaporCovid-19 adalah terkait jumlah tes berbasis PCR atau tes swab di tiap kabupaten/kota untuk pembagian zonasi. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

LaporCovid-19 juga menyebut pemerintah perlu memperhatikan penularan Covid-19 di sekolah-sekolah yang kembali memulai program belajar tatap muka. Mereka mencatat pembukaan sekolah memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan.

LaporCovid-19 juga menyebut masih banyak masyarakat melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan, mengabaikan jaga jarak, dan tidak menggunakan masker dengan tepat.

“Ini juga sesuai dengan survei persepsi risiko yang dilakukan LaporCovid-19 bersama NTU di Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan sebagian besar masyarakat belum siap memasuki “normal baru”, di antaranya karena belum taat protokol kesehatan,” tuturnya.

Terkait klaster perkantoran, tim LaporCovid-19 mengatakan ada kecenderungan hal itu ditutupi oleh pengelola perkantoran. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari para pekerja karena bisa meningkatkan risiko penularan.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya transparansi informasi dan jaminan keselamatan pekerja. Pemerintah diharapkan juga lebih mengintensifkan penelusuran kontak, dan menindaklanjuti setiap keluhan terkait ini,” ujarnya.

“Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran. Oleh karena itu, kami harap semua pihak, utamanya pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini, karena stigma bisa memperdalam dampak pandemi,” katanya.Pemantauan LaporCovid-19 terhadap tenaga kesehatan juga menemukan maraknya stigmatisasi yang dialami oleh mereka. Survei LaporCovid-19 terhadap penyintas Covid-19 baik dari kalangan tim medis atau masyarakat umum menunjukkan lebih dari separuhnya mengalami stigma.

Menurut data Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia, readyviewed per Sabtu (5/6) jumlah konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 190.665, dari data tersebut 136.401 dinyatakan sembuh, 7.940 meninggal, 46.324 merupakan kasus aktif yang masih membutuhkan perawatan.

Penambahan kasus positif setiap harinya berkisar di angka 2.000-3.000 kasus. Pekan pertama September telah terakumulasi sebanyak 15.869 kasus.

Simak video terkait di bawah ini:

VIDEO: Menguji Klaim Zona Hijau Kota Surabaya

Vaksin Corona Rusia Kontroversial Sukses Picu Respons Imun

Studi uji klinis tahap 1 dan 2 menyebut vaksin virus corona Rusia yang kontroversial berhasil memicu respons imun tubuh dari Covid-19.

Studi menyebut vaksin corona besutan Rusia yang kontroversial berhasil picu respons antibodi pada uji klinis fase 1 dan 2. (iStockphoto/Vladans)

Jakarta, CNN Indonesia –Studi ungkap vaksin Covid-19 yang dikembangkan dan diuji di Rusia mampu menghasilkan antibodi terhadap virus corona SARS-CoV-2.

Hal ini berdasarkan studi pada uji klinis fase 1 dan 2 studi dari vaksin yang bernama Sputnik V ini. Namun, vaksin corona Rusia ini belum selesai melakukan uji klinis tahap 3. Sehingga, timbul kritik ketika Rusia telah mengumumkan kalau vaksin ini bisa digunakan oleh publik.

Meski berhasil menghasilkan antibodi, namun berdasarkan data yang dipublikasikan jurnal The Lancet, vaksin ini sempat mengakibatkan efek samping seperti demam, namun masih dalam intensitas ringan.

Dalam proses uji klinis, setengah partisipan mengalami demam dan 42 persen sakit kepala. Kemudian sebanyak 28 persen partisipan mengalami lemah dan 24 persen mengalami sakit pada persendian. Peneliti tidak menyebutkan berapa lama efek samping terjadi tetapi efek cenderung ringan.

Selain itu, tingkat respons antibodi yang menetralisir virus corona ini disebut serupa dengan respon imun dari mereka yang sudah sembuh dari infeksi.

Dalam risetnya, para peneliti dari Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology di Rusia juga mengecek response T-cell, ini adalah komponen lain dari sistem imunitas selain antibodi. Hasilnya, vaksin ini juga disebut mampu memproduksi respons sel T dalam 28 hari.

Meski hasil studi atas vaksin ini menunjukkan tanda-tanda positif, namun menurut mereka hanya uji fase 3 yang dilakukan secara masif yang akan membuktikan kalau vaksin ini ampuh menangkal Covid-19.

Kirill Dmitriev, Kepala Investasi Pendanaan Langsung Rusia yang membiayai vaksin ini menyebut saat ini para peneliti telah mendistribusikan vaksin ini kepada kelompok yang rentan.

Sputnik V menggunakan adenovirus untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Cara serupa digunakan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca.

Adenovirus mengirimkan materi genetik kepada spike protein dari virus corona SARS-CoV-2. Materi genetik ini dirancang agar tubuh menghasilkan respons imun terhadap virus itu.

Penggunaan adenovirus bisa menyebabkan beragam efek sampin, termasuk gejala seperti flu biasa. Namun, para peneliti memanipulasi virus tersebut agar tidak berkembang biak dan menyebabkan penyakit.

Para penerima vaksin Gamaleya ini diberikan dua dosis vaksin yang menggunakan vektor adenovirus berbeda.

“Penggunaan dua jenis virus berbeda memberikan keuntungan teoritis,” jelas Dr. Paul Offit, seorang vaksionologis dari Universitas Pennsylvania.

Uji klinis massal tahap tiga dari vaksini ini bakal dimulai minggu depan di Moscow. Walikota Moscow, Sergey Sobyanin menyebut Lebih dari lima ribu orang sudah mendaftar untuk berpartisipasi. Dia juga mengumumkan bahwa dirinya sudah divaksin.

“Berdasar polling, sekitar setengah responden mengaku ragu apa mereka butuh vaksin buat corona, apakah cukup berkembang atau tidak. Dua bulan lalu hampir 90 persen ada yang skeptis,” kata Sobyanin mengutip dari CNN.

Rusia berencana bakal mulai vaksinasi massal pada Oktober 2020 mendatang. Kementerian Kesehatan setempat mengatakan staf medis dan guru-guru yang akan pertama mendapat vaksin.

Akan tetapi tanpa menyelesaikan fase 3, Rusia tidak punya bukti kalau Sputnik V manjur. Selain Rusia, China mengizinkan uji coba vaksin pada Juni 2020 terhadap anggota militer. Pada Agustus lalu dilaporkan vaksin sudah digunakan pada mereka yang punya profesi berisiko seperti tenaga medis dan inspektur perbatasan.

Simak video terkait di bawah ini:

VIDEO: Jokowi Perintahkan Ekspor Vaksin Jika Berlebih