Lenovo Thinkpad T430

Jual cepet laptop
Laptop aman siap pake Minus Bekas pemakain
Spek singkat :
Intel core i5-3320M
Ram 4 Gb
Hdd 500 GB
VGA Intel HD Graphics
Layar 14 Inch
Klengkapan Laptop & Carger
Kondisi fisik 92% sisanya bekas pemakaian aja
Jual 2.5 Juta(Nepis)
Wa langsung 085311829184
Lokasi jl sambisari prun duta kranji

laptop HP-14 bw024AX

Laptop aman siap pake Minus Bekas pemakain,Bisa buat Design & Game ringan.
Spek singkat :
AMD A9-9420 RADEON R5
Ram 4 Gb
Hdd 1 TB
VGA AMD Radeon(TM) R5 Graphics
Layar 14 Inch
Klengkapan Lptop & Carger
Kondisi fisik 89%
Jual 3.8 Jt (Nepis)
Wa langsung 085311829184
Lokasi jl sambisari prun duta kranji no 26A1,samping kecatan bekasi barat

Asus X455LP

Jual cepet laptop

Laptop aman siap pake Minus Bekas pemakain,Bisa buat Design & Game ringan.

Spek singkat :

Intel core i3-4005U

Ram 2 Gb

Hdd 500 GB

Intel HD Graphics

VGA NVIDIA GeForce (2GB)

Layar 14 Inch

Klengkapan Lptop & Carger

Kondisi fisik 89%

Jual 2.9 Jt (Nepis)

Wa langsung

Lokasi jl sambisari prun duta kranji no 26A1,samping kecatan bekasi barat

Acer Aspire-473G

jual cepet laptop A
Laptop aman siap pake Minus Bekas pemakain,Bisa buat Design & Game ringan.
Spek singkat :
Intel core i5-4210U
Ram 4 Gb
Hdd 500 GB
Intel HD Graphics
VGA NVIDIA GeForce 920M (2GB)
Layar 14 Inch
Klengkapan Lptop & Carger
Kondisi fisik 89%
Jual 3.8 Jt (Nego)
Wa langsung 085311829184
Lokasi jl sambisari prun duta kranji no 26A1,samping kecatan bekasi barat

Jual cepet laptop Asus X455LP

Jual cepet laptop Asus X455LP

Laptop aman siap pake Minus Bekas pemakain,Bisa buat Design & Game ringan.

Spek singkat :

Intel core i3-4005U

Ram 2 Gb

Hdd 500 GB

Intel HD Graphics

VGA NVIDIA GeForce (2GB)

Layar 14 Inch

Klengkapan Lptop & Carger

Kondisi fisik 89%

Jual 3 Jt (Nego)

Wa langsung

Lokasi jl sambisari prun duta kranji no 26A1,samping kecatan bekasi barat

Relawan: Kematian Terkait Covid 4 Kali Lipat Data Pemerintah

Relawan LaporCovid-19 mencatat data kematian akibat virus corona lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, bahkan hingga 4,2 kali lipat. Sejumlah petugas mengangkat peti jenazah terkait Covid-19 dari kendaraan untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2020). (ANTARAFOTO/Basri Marzuki)

Jakarta, CNN Indonesia –Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 mencatat perbedaan data kematian akibat virus corona yang dilaporkan pemerintah dengan data kematian yang dikumpulkan relawan LaporCovid-19. Perbedaan itu berkisar 2,5 hingga 4,2 kali lipat.

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan selama penanganan pandemi di Indonesia, data kematian yang dilaporkan pemerintah masih belum mengacu pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO). Khususnya terkait pelaporan korban untuk menyertakan seluruh data terduga dan terkonfirmasi Covid-19.

“Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 sejak bulan Mei dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2.5-4.2 kali lipat dari angka kematian terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR,” tulisnya dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9).

Diketahui, laporan resmi yang dirilis pemerintah pusat per Sabtu (5/9) tercatat 7.940 orang meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia.

Catatan perbedaan data kematian itu merupakan satu dari enam poin catatan Koalisi LaporCovid-19 selama pandemi di Indonesia.

Poin kedua, koalisi juga menyoroti soal sikap pemerintah yang belum membuka data statistik Covid-19 secara transparan ke publik. Di antaranya terkait jumlah tes berbasis PCR di tiap kabupaten/kota.

Menurut Koalisi, zonasi wilayah hendaknya dibangun dari jumlah pemeriksaan yang memadai.

“Kriteria zona hijau tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, perlu dievaluasi karena dapat memberikan rasa nyaman ‘semu’ dan menurunkan kewaspadaan masyarakat,” kata dia.

Petugas melakukan swab test atau tes usap pada santri Pondok Pesantren Moderen Gontor Darussalam untuk melakukan di gedung Universitas Islam Negeri (UIN), Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Kamis (11/6/2020). Sebanyak 138 santri yang berasal dari Sumatera Barat melaksanakan pengambilan tes usap sebagai salah satu syarat untuk kembali ke Pondok Pesantren Moderen Gontor Darussalam di Provinsi Jawa Timur. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/aww.Petugas melakukan swab test atau tes usap pada santri di gedung Universitas Islam Negeri (UIN), Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Selanjutnya, koalisi juga menyoroti soal aktivitas sekolah dan ekonomi yang sudah dibuka di tengah peningkatan positiviy rate dan penambahan kasus harian yang mencapai ribuan orang.

“Ini berisiko memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan. Kami harap pemerintah meninjau ulang pembukaan sekolah di zona manapun,” kata dia.

Poin selanjutnya, berdasarkan laporan yang dikumpulkan relawan LaporCovid-19 dari chatbot laporan warga, menunjukkan banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan, tidak menjaga jarak aman, serta abai memakai masker.

“Laporan keramaian menjadi laporan terbanyak yang kami dapatkan,” ucap dia.

Selain itu, Koalisi juga banyak menerima laporan terkait kluster perkantoran, namun terdapat kecenderungan ditutupi oleh pengelola perkantoran atau gedung.

Hal ini, menurut dia, menyebabkan kekhawatiran dari para pekerja karena bisa meningkatkan risiko penularan.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya transparansi informasi dan jaminan keselamatan pekerja,” kata Irma.

Poin terakhir dari catatan LaporCovid-19 adalah terkait laporan tentang maraknya stigmatisasi yang dialami tenaga kesehatan.

Ia menyebut berdasar survei yang dilakukan LaporCovid-19 terkait stigmatisasi terhadap penyintas Covid-19, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, juga menunjukkan lebih dari separuhnya mengalami stigma. Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran.

“Oleh karena itu, kami harap semua pihak, utamanya pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini, karena stigma bisa memperdalam dampak pandemi,” ucap Irma.

(yoa/pmg)

Simak video terkait di bawah ini:

VIDEO: Separuh Mahasiswa PTS Jatim Tak Mampu Bayar Kuliah

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

jual beli laptop Bekasi Hub: 081932363825

bagi anda yang memiliki laptop tidak terpakai, ingin tukar tambah laptop, laptop anda bermasalah, laptop anda terlalu tua/kuno dan ingin dijual dan anda berada di daerah . anda dapat menghubungi 081932363825 (Call/sms/whatsapp) kami menerima berbagai jenis laptop mulai dari merek acer, lenovo, asus, dell, serta MACBOOK. jadi bagi anda yang berada di daerah kabupaten Bekasi segera hubungi kami sekarang juga di 08193236382

Sejarah Bekasi

Penelusuran Poerbatjaraka (seorang ahli bahasa Sansakerta dan bahasa Jawa Kuno), kata “Bekasi” secara filologis berasal dari kata Candrabhaga; Candra berarti bulan (“sasi” dalam bahasa Jawa Kuno) dan Bhaga berarti bagian. Jadi Candrabhaga berarti bagian dari bulan [3]. Pelafalan kata Candrabhaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bhagasasi [3]. Dalam pengucapannya sering disingkat Bhagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bacassie (di Stasiun KA Lemahabang pernah ditemukan plang nama Bacassie).[3] Kata Bacassie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang.[3]

Candrabhaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri sejak abad ke 5 Masehi [3]. Ada 7 (tujuh) prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu (Cilincing, Jakarta), Prasasti CiaruteunPrasasti Muara CiantenPrasasti Kebon KopiPrasasti JambuPrasasti Pasir Awi (ke enam prasasti ini ada di daerah Bogor), dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan (Prasasti Cidangiang).[butuh rujukan]

Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanagara (Prasasti Tugu, berbunyi: ..dahulu kali yang bernama Kali Candrabhaga digali oleh Maharaja Yang Mulia Purnawarman, yang mengalir hingga ke laut, bahkan kali ini mengalir disekeliling istana kerajaan. Kemudian, semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, “Gomati” namanya[butuh rujukan]. Setelah sungai itu mengalir disekitar tanah kediaman Yang Mulia Sang Purnawarman[butuh rujukan]. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 paro petang bulan Phalguna dan diakhiri pada tanggal 13 paro terang bulan Caitra.[butuh rujukan] Jadi, selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak.[butuh rujukan] Untuk itu, diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendharmakan 1000 ekor sapi…).[butuh rujukan] Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabhaga, yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanagara.[butuh rujukan]

Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh (abad 7), kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran, terlihat dari situs sejarah Batu Tulis (di daerah Bogor).[3] Sutarga lebih jauh menjelaskan, bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.[3] Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Padjadjaran, selanjutnya menjelaskan bahwa: “..Pakuan adalah ibu kota Kerajaan Padjadjaran yang baru.[butuh rujukan] Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer.[butuh rujukan] Sebab, jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar yakni sungai Ciliwung dan Cisadane.[butuh rujukan] Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tanggerang dan Mahaten atau Banten Sorasoan…”[butuh rujukan]

Demikianlah, waktu berlalu, kerajaan-demi kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru.[3] Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan (terakhir tercatat dalam sejarah, kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedanglarang, yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram).[3] Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada, misalnya: ditemukannya makam Wangsawidjaja dan Ratu Mayangsari (batu nisan), makam Wijayakusumah serta sumur mandinya yang terdapat di kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantargebang.[butuh rujukan] Dimana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya, menunjukkan bahwa usianya parallel dengan masa Kerajaan Sumedanglarang.[butuh rujukan] Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya (konon katanya, daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar, hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedanglarang.[butuh rujukan]

Masa Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Pada masa ini masuk ke dalam Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi atas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. District Bekasi, pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir, system kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah (kaum partikelir), yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan Kepala Desa atau Demang, yang diangkat oleh Residen dan digaji oleh tuan tanah. Demang ini dibantu oleh seorang Juru Tulis, para Kepala Kampung, seorang amil, seorang pencalang (pegawai politik desa), seorang kebayan (pesuruh desa), dan seorang ulu-ulu (pengatur pengairan).

Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau lands opziener. Potia biasanya keturunan Cina, yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja, serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada ditempat. Disamping itu ada juga Mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktik sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa, sering kali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya, yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk.

Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia, distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap bau’nya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah Sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan, dalam kondisi yang serba sulit, sering kali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perambok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil, karenanya rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, Sang Maling Budiman, Robin Hood’nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis, dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga, yang mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi, terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ke’jawara’an.

Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado, tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913-1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) sampai pemogokkan pembayaran “cuka” (1918).

Masa Pendudukan Jepang[sunting | sunting sumber]

Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat, memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya (buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan:”…suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun, ia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sebagai Ratu Adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan…”

Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan suka cita, yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan semakin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap, selang seminggu pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan, yang semula dibanggakan sebagai “saudara tua”.

Kekejaman tentara Jepang semakin kentara, ketika mengintruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor tangsi polisi, untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung bernama Mahbub, yang ditangkap karena diduga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sebagai shock theraphy agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang ada di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tetapi juga untuk keperluan jangka panjang, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya.

Akibatnya, rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan, keadaan ini makin diperparah dengan adanya “Romusha” (kerja rodi). Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat bushido (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang). Para pemuda dididik melalui kursus atau dengan melalui pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian langsung ditempatkan kedalam organisasi militer Jepang.

Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Masjid Al –Muwahiddin, Bekasi, para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Hingga awal kemerdekaan BPIB memiliki anggota yang banyak, markasnya di rumah Hasan Sjahroni, di daerah pasar Bekasi, banyak anggotanya kemudian bergabung ke-BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH Noer Alie. GPIB banyak memiliki Cabang antara lain, GPIB Pusat Daerah Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB Daerah Ujung Malang (KH Noer Alie), GPIB Daerah Tambun (Angkut Abu Gozali, GPIB Kranji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Cakung (Gusir) berdirinya kabupaten Bekasi. Berdasarkan aturan hukum pada saat itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk suatu pemerintahan tersendiri, setingkat Kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang agar pembentukan tersebut dapat terealisasikan. Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat diantaranya R. Soepardi, KH Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi”, dan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi (17 Januari 1950), yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari pelbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam “Resolusi 17 Januari”, yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, tuntutan itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana Bekasi (R. Harun).

Pasca Kemerdekaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Usulan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”, persetujuan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemerintah Daerah pada saat itu, yaitu UU No.22 Tahun 1948. Selanjutnya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi kabupaten.

Status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari empat kewedanaan, 13 kecamatan dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda), yang kemudian pada tahun 1982 gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Pondok Gede, Bekasi. Mulai tahun 2004, Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Cikarang Pusat, Kota Deltamas dengan tujuan untuk memeratakan pembangunan di daerah timur Bekasi.

Kependudukan[sunting | sunting sumber]

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2004 mencapai 1.950.209 jiwa. Bila dilihat dari rasio penduduk berdasarkan kelamin adalah 1,04 banding 1,00, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 996.150 jiwa dan perempuan 954.054 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk hasil perhitungan sensus tahun 2000 sebesar 4,23 % terdiri dari migrasi 2,33 % dan alamiah 1,90%.[butuh rujukan] Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi bertambah menjadi 2.027.902 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya.Penduduk bekasi mayoritas merupakan pendatang sehingga tak heran jika banyak budaya nya pn telah banyak berakulturasi.[butuh rujukan]

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.002.112 jiwa. Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 3.112.698 jiwa atau naik 120.586 jiwa dari tahun 2013[4]. Penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 1.592.588 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 1.530.110 jiwa pada tahun 2014.Dengan luas wilayah 127.388 hektar, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.451 jiwa per km2.[4]

Kecamatan dengan penduduk tertinggi ialah Tambun Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 486.041 jiwa atau 16 persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Kecamatan dengan penduduk terendah ialah Bojongmangu dengan jumlah penduduk 25.587 jiwa pada tahun 2014.[4]